9 Kriteria Calon Pimpinan KPK Versi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

JAKARTA, – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai, ada sembilan kriteria yg patut diperhatikan dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Anggota koalisi sekaligus peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menjelaskan, calon pimpinan KPK harus memiliki visi kuat dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

“Sejatinya dalam memahami pemberantasan korupsi tak cuma terbatas pada pemidanaan penjara saja, mulai tapi ke depan pimpinan KPK harus juga berfokus pada isu pemulihan kerugian negara,” kata Kurnia dalam siaran pers yg diterima, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu Pansel Capim KPK

Dalam pencegahan, calon pimpinan KPK patut memaksimalkan pembangunan budaya antikorupsi.

Selain itu, calon juga harus memaksimalkan mandat yg dimiliki KPK sebagai anggota tim nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Kedua, memiliki pemahaman penanganan kasus korupsi. Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yg diambil menjadi tepat guna dalam rangka keberlanjutan penanganan kasus korupsi,” katanya.

Baca juga: KPK Siap Bantu Pansel Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan Baru

Ketiga, kata Kurnia, calon harus memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.

Ia berharap pimpinan KPK mendatang memiliki pengetahuan serta kemampuan buat memastikan internal lembaga antikorupsi tersebut solid.

“Keempat, tak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Kelima, terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu,” katanya.

Keenam, calon harus memiliki kemampuan komunikasi publik dan antarlembaga yg baik. Kurnia menjelaskan, pimpinan KPK mendatang perlu menjaga cara berkomunikasinya karena mereka diawasi publik.

“Selain itu, kemampuan komunikasi antarlembaga juga mesti dimiliki oleh pimpinan KPK mendatang. Kemampuan buat saling bersinergi antarpenegak hukum menjadi salah satu yg penting harus dimiliki oleh pimpinan KPK,” katanya.

Ketujuh, menurut Koalisi, tak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu. Poin ini dinilainya mutlak dipenuhi calon pimpinan KPK mendatang.

Sebab, apabila pimpinan KPK mendatang pernah menerima sanksi hukum atau etik, dapat menurunkan kredibilitas KPK.

“Kedelapan, memiliki keberanian buat menolak seluruh upaya pelemahan institusi KPK. Hampir setiap tahun KPK terus didera dengan isu-isu pelemahan KPK, akan dari revisi UU KPK, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan tindakan kriminalisasi beberapa pegawai maupun pimpinan KPK,” ujar Kurnia.

Terakhir, calon harus memiliki kepribadian atau karakter yg sesuai dengan nilai dasar dan pedoman perilaku sesuai Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Dalam aturan ini tertera berbagai nilai yg semestinya dimiliki oleh pimpinan KPK, misalnya, integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Narasi di atas harus menjadi pegangan untuk tiap-tiap orang yg ingin mendaftar sebagai pimpinan KPK,” pungkasnya.

Selain ICW, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini juga beranggotakan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Perkumpulan bagi Pemilu dan Demokrasi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Transparency International Indonesia, Saya Perempuan Anti Korupsi, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin