Anggota Komisi III: Status Sukamiskin Sebagai Lapas Koruptor Perlu Dievaluasi

JAKARTA, – Anggota Komisi III Arsul Sani menilai, status Sukamiskin sebagai lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus koruptor perlu dievaluasi.

Menurut dia, lapas tersebut beberapa kali kecolongan dengan adanya pelanggaran oleh beberaoa terpidana perkara korupsi di sana.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pelesiran terpidana masalah korupsi e-KTP ketika berada di Lapas Sukamiskin.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (29/5/2019)./KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (29/5/2019).

“Salah satu bentuk pembenahan sistemnya adalah evaluasi kebijakan dan peraturan. Di antaranya evaluasi kembali kebijakan menjadikan Lapas Sukamiskin sebagai lapas penting buat terpidana korupsi,” kata Arsul melalui pesan singkat, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Dari Rumah Makan Padang hingga ke Toko Bangunan, Sepak Terjang Novanto dari Balik Jeruji…

Ia mengatakan, kebijakan menjadikan Lapas Sukamiskin sebagai tempat penting untuk terpidana korupsi telah berjalan lima tahun.

Dengan adanya perkara Novanto serta pelanggaran lainnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi.

Ia mengusulkan ke depannya koruptor tidak dikumpulkan menjadi satu, melainkan disebar ke beberapa lapas.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengompetisikan pengelolaan lapas-lapas yg menampung para koruptor.

Ia percaya kebijakan tersebut lebih efektif lantaran mampu mengurangi pelanggaran para koruptor yg biasanya yaitu bekas pejabat utama dan tokoh politik yg memiliki pengaruh besar seandainya disatukan.

Baca juga: Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Berisiko buat Kredibilitas Kemenkumham

“Model desentralisasi ini juga memecah berkumpulnya para terpidana perkara korupsi pada satu tempat yg yaitu eks pejabat penting, tokoh poliik dan kalangan swasta berpunya,” kata Arsul.

“Mereka dapat jadi milik kekuatan mempengaruhi atau menekan aparat lapas saat berada di satu tempat bersama-sama,” lanjut politisi PPP itu.

Sebelumnya, Setya Novanto kedapatan menyalahgunakan izin keluar lapas. Saat diberikan izin berobat di Rumah Sakit (RS) Santosa Bandung, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI itu sempat pelesiran di salah satu toko bangunan di Padalarang, Bandung Barat.

Novanto dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur. Pertimbangannya, karena Rutan Gunung Sindur adalah rutan dengan pengamanan maksimun.

Penempatan itu bertujuan agar tak terjadi pelanggaran tata tertib lapas/rutan yg dikerjakan kepada Novanto.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin