Aturan Blokir Ponsel BM Dimulai Agustus

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan mulai memutuskan peraturan yg mendukung pengendalian database nomor identitas asli ponsel (IMEI) pada 17 Agustus 2019.

“Jadi, momentum pada 17 Agustus 2019 adalah sebagai milestone penandatanganan bersama tiga kementerian terkait regulasi Pengendalian IMEI menuju pembebasan dari handphone black market,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Janu Suryanto, berdasarkan siaran persnya.

Menurut dia, sistem kontrol IMEI sangat utama buat melindungi industri dan konsumen di dalam negeri. Untuk itu, perlu dikerjakan identifikasi, registrasi dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yg tak memenuhi ketentuan. Program ini diinisiasi oleh Kemenperin sejak tahun 2017.

“Jadi, dapat melindungi industri ponsel dari persaingan tak sehat sebagai dampak peredaran ilegal,” ujar Janu.

Kontrol IMEI juga memiliki tujuan bagi meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi selular dan menghilangkan ponsel dari pasar gelap di pasar sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah.

Informasi atas daftar IMEI yg valid tersebut, bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintah terkait bagi membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

“Sehingga mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi buat penggunanya,” kata Janu.

Agar bisa berjalan dengan baik, pemerintah juga mulai membuat regulasi terkait Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA) dalam upaya mendukung program kontrol IMEI tersebut.

“Dalam hal ini, Kemenperin mengatur terkait database IMEI dan Kementerian Kominfo mengatur mengenai pemanfaatan data IMEI dan terkait data IMEI pada operator,” ujar Janu.

Saat ini, server sistem basis data IMEI atau SIRINA sudah terpasang di Pusdatin Kemenperin dan juga sudah dikerjakan pelatihan kepada pengelola.
Sumber: http://teknologi.inilah.com

Post Author: admin