BPN: KPU Meremehkan Keselamatan Para Saksi Di MK

JAKARTA, – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah bila permohonan perlindungan saksi oleh tim hukum pasangan calon 02 berlebihan.

Menurut dia, wajar tim hukum 02 meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dahnil mengatakan, permohonan perlindungan tersebut yaitu bentuk antisipasi yg diberikan tim hukum 02 kepada para saksi.

Baca juga: KPU: Permohonan Tim Hukum 02 soal Perlindungan Saksi Tidak Berdasar dan Berlebihan

Hal itu, kata Dahnil, sama halnya dengan pengerahan pasukan oleh polisi dalam menjaga sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, polisi mengerahkan banyak pasukan meski massa yg berdemonstrasi sedikit. Hal itu sebagai bentuk antisipasi yg dikerjakan polisi.

“Sama halnya dengan komitmen kepolisian yg hari ini dan sejak sidang pertama mengerahkan ribuan orang, ribuan pasukan menjaga MK. Kan itu enggak disebut berlebihan,” ujar Dahnil di Media Center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: KPU: Tim 02 Menggembar-gemborkan Ancaman atau Intimidasi Saksi

Ia justru menilai KPU yg berlebihan menanggapi upaya permohonan perlindungan saksi yg diminta tim hukum 02.

Perlindungan buat para saksi dinilai utama buat menjamin mereka memberi kesaksian secara gamblang.

“Jangan lupa, ini nyawa orang, ini adalah rasa aman orang. Jadi tak ada yg berlebihan gitu. Jadi justru apa yg diungkapkan oleh KPU itu yg berlebihan. Menurut aku menganggap remeh, mengabaikan keselamatan orang lain,” lanjut Dahnil.

Kuasa hukum KPU Ali Nurdin meminta MK menolak permohonan Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait perlindungan saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Baca juga: TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Menurut Ali, dalil permohonan pasangan Prabowo-Sandiaga yaitu tuntutan yg tak berdasar dan cenderung berlebihan.

“Tuntutan pemohon yg menuntut MK menciptakan sistem perlindungan saksi adalah yaitu tuntutan yg tak berdasar dan cenderung berlebihan,” ujar Ali ketika membacakan jawaban KPU dalam sidang sengketa hasil pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Ali mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga sesungguhnya telah menyadari MK cuma memiliki kewenangan sengketa hasil pemilu, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan antarlembaga negara dan impeachment presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, menurut KPU, MK tak memiliki kewenangan bagi memberikan perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang MK.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin