Buya Syafii Maarif: KPK Tidak Suci, Tetapi Wajib Dibela…

JAKARTA, – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyesalkan langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yg terburu-buru dalam merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( KPK).

Ia mengkritik proses revisi karena pimpinan KPK sendiri tak diajak diskusi.

“Kelemahannya kemarin, prosedurnya. KPK tak diajak berunding oleh Menteri HAM dan DPR,” kata Buya Syafii seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Meski demikian, kehadirannya di Istana bukan secara khusus buat berkomunikasi mengenai revisi UU KPK dengan Presiden.

Baca juga: Di Balik Masifnya Pro Revisi UU KPK di Medsos, By Design?

Ia mengaku memberikan masukan soal penyusunan kabinet buat periode kedua pemerintahan Jokowi bersama Kiai Haji Ma’ruf Amin.

Buya melanjutkan, substansi revisi UU KPK sesungguhnya tak dapat dilihat secara hitam putih dan masih mampu didiskusikan dengan berbagai pihak terkait.

Sayangnya hal tersebut tak dikerjakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

“Misalnya, ada usul dewan pengawas. Sesungguhnya dapat didiskusikan itu. Tapi kan kemarin segera digitukan (disahkan). Jadi terbakarnya teman-teman ini,” kata dia.

Baca juga: Revisi UU KPK Disahkan, KPK Tetap Berupaya Temui Presiden

Ia menekankan, KPK memang jauh dari kesucian. Namun, dalam konteks pelemahan, lembaga antikorupsi itu wajib dibela.

“KPK itu wajib dibela, diperkuat, tetapi bukan suci lho KPK itu. Itu harus diingat, bukan suci. Itu saja,” kata anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Revisi UU KPK sebelumnya sudah disahkan menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam meeting paripurna, Selasa (17/9/2019).

Pengesahan itu menuai kritik karena dikerjakan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Baca juga: Ditanya soal Revisi UU KPK, Sinta Nuriyah: Aduh Mulas

Sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi juga dinilai dapat melemahkan KPK, misalnya KPK yg berstatus lembaga negara, pegawai KPK yg berstatus ASN, dibentuknya dewan pengawas, penyadapan harus seizin dewan pengawas, hingga kewenangan KPK buat dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Sehari sebelum pengesahan revisi UU KPK, Presiden Jokowi sebenarnya telah sempat dijadwalkan bertemu pimpinan KPK. Namun, meeting itu batal.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin