Fraksi Kompak Revisi UU KPK, Tetapi Begini Faktanya…

JAKARTA, – Tidak ada satu partai pun yg menolak pengesahan revisi Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seluruh partai politik, baik yg pada Pilpres 2019 mengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kompak menyepakati revisi UU KPK di DPR.

Namun, ada fakta menarik dalam kekompakan semua fraksi itu. Dari jumlah total 560 anggota DPR RI, cuma setengahnya, yakni 289 orang yg menandatangani absensi kehadiran di pertemuan paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Sedangkan yg hadir menyaksikan pengesahan revisi UU KPK menjadi undang-undang cuma seperlima dari jumlah total anggota DPR, yakni 102 orang.

Baca juga: Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan

Namun, ini bukan jadi soal buat DPR. Pengesahan revisi UU KPK tetap berlanjut.

Rapat dinilai memenuhi syarat berdasarkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg mengisi absensi, bukan mereka yg hadir di ruang pertemuan paripurna.

Dalam meeting paripurna selama 30 menit, revisi UU KPK akhirnya disahkan.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Arsul Sani memastikan, mekanisme pertemuan paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat RI tak dihitung berdasar anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg hadir secara fisik, melainkan dari jumlah tanda tangan di daftar hadir.

“Bahwa sistem di Dewan Perwakilan Rakyat itu yg izin yg telah menandatangani daftar hadir itu yg dianggap hadir,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Arsul Sani Ungkap Alasan Dewan Perwakilan Rakyat Usul Revisi UU KPK Jelang Akhir Masa Jabatan

Menurut Arsul, bukan masalah apabila wakil rakyat cuma mengikuti meeting paripurna sebentar, dulu meninggalkan ruangan.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin