Jabatan Ma’ruf Amin Di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

JAKARTA, – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat, pokok permohonan Prabowo-Sandiaga soal jabatan cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri dan Bank BNI syariah dinilai tak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sebab posisi tersebut cuma memiliki kewenangan buat mengawasi aspek syariah dalam kegiatan perbankan di bank tersebut.

“Itu sama kaya konsultan hukum atau kantor akuntan publik. Dia enggak milik kontrol yg demikian jauh. Dia cuma mau bilang ‘oh ini riba berarti tak sesuai syariah’, tugas dia segitu saja,” ujar Bivitri dalam sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti ketika ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019). /Devina Halim Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti ketika ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Baca juga: Benarkah BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Masuk Kategori BUMN?

Bivitri mengatakan, dewan pengawas tak seperti komisaris. Pemegang jabatan tersebut tak memiliki kewenangan bagi menyalurkan sekian persen keuntungan bank buat kepentingan pribadinya misalnya bagi kampanye.

“Enggak dapat sekian persen keuntungan bank ini harus dialokasikan buat kampanye ini, misalnya. Itu enggak dapat karena dia adalah dewan pengawas syariah. Jadi conflict of interest sebenarnya juga tak terjadi,” kata dia.

Di samping hal itu, ada alasan yang lain yg membuat jabatan Ma’ruf di dua bank syariah tersebut tak mampu dipermasalahkan.

Baca juga: PBNU: Maruf Amin Bukan Pejabat BUMN

Bivitri mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga memakai Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam poin ini.

Ma’ruf dinilai tak memenuhi persyaratan administratif seperti yg diatur dalam pasal tersebut.

Sengketa administrasi seharusnya dibawa ke Badan Pengawas Pemilu setelah pendaftaran. Bukan malah masuk dalam tahapan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: KPU Bandingkan Posisi Maruf dengan Caleg Gerindra yg Punya Jabatan di Anak Perusahaan BUMN

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto menyebut bahwa nama Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Temuan mereka ini masuk dalam permohonan gugatan pilpres yg disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bambang, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 227 huruf p Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal tersebut menyatakan bahwa ketika pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha punya negara atau badan usaha punya daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin