Jika Demokrat Bergabung Pemerintah, Jokowi Dinilai Tak Akan Untung

JAKARTA, – Partai Demokrat yg ingin bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dinilai¬†mengandung risiko politik yg tak menguntungkan, baik untuk Jokowi maupun publik.

Menurut Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes kepada , Selasa (13/8/2019), tidak ada kebutuhan khusus buat Jokowi tidak mengurangi dukungan partai di koalisi dengan merekrut Demokrat.

“Koalisi politik yg gemuk mulai membuat Jokowi kerepotan bernegosiasi tentang kebijakan dan program dengan partai-partai koalisi,” katanya.

Baca juga: Wiranto: Soal Demokrat Tergantung Presiden Jokowi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

“Dengan kemampuan pemerintah yg rendah dalam meloloskan RUU di DPR, pemerintah sulit bagi milik daya tawar yg kuat ketika mengusulkan RUU,” paparnya kemudian.

Arya melanjutkan, dengan mengefektifkan koalisi sebelum pemilu dan memberikan alokasi yg proporsional kepada partai pendukung, posisi politik Jokowi dinilai telah cukup aman.

Bergabungnya Demokrat juga dikhawatirkan mulai menimbulkan tumbangnya demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Politisi Nasdem: Diterimanya Demokrat dalam Koalisi Tergantung Jokowi dan KIK

 

Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSIS/Rakhmat Nur Hakim Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSIS

Sebab, koalisi 01 (pendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019) telah cukup besar. Ditambah sinyal bergabungnya Gerindra dan PAN, maka oposisi diprediksi cuma berkekuatan 10 persen di parlemen.

 

“Koalisi ini mulai mendominasi sekitar 90 persen di parlemen. Kalau ini terjadi, maka mulai menciptakan kiamat politik di parlemen dan demokrasi mulai mati suri karena tidak signifikannya partai oposisi,” ujarnya.

Koalisi yg gemuk, seperti diungkapkan Arya, juga tidak memberikan jaminan mulai membuat pemerintahan stabil.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin