Kinerja KPK Dalam Penanganan Pencucian Uang Jadi Sorotan Pansel

JAKARTA, – Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih, menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti kinerja KPK dalam penanganan tindak pidana pencucian uang ( TPPU).

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu dengan Pimpinan KPK periode 2015-2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

“Ya jadi kami evaluasi¬†termasuk kalian juga dengarkan dari luar ya, bukan dari dalam saja, antara yang lain TPPU-nya masih lemah kan,” kata Yenti.

Baca juga: Pansel Gali Keberhasilan dan Kendala Kinerja Pimpinan KPK Saat Ini

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Yenti ingin Pansel juga mampu menemukan calon pimpinan baru yg mampu memperkuat penanganan TPPU di KPK. Hal itu guna memperkuat kinerja KPK dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

“Itu pasti. Kita mulai cari yg (pemahaman) TPPU-nya yg lebih agar asset tracing¬†itu lebih (kuat) ya,” kata Yenti.

Salah satu kritik terkait penanganan pencucian uang oleh KPK pernah disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII).

Baca juga: Cari Sosok Berkualitas, Ini Langkah Pansel Calon Pimpinan KPK

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai KPK periode 2015-2019 belum fokus pada orientasi pemulihan aset (asset recovery) dalam penanganan masalah korupsi.

Berdasarkan data yg dihimpun oleh ICW dan TII, dari 313 kasus yg masuk dalam persidangan pada 2016-2018, cuma 15 masalah korupsi yg ditangani KPK memakai dakwaan TPPU.

“KPK tak terlalu fokus pada asset recovery, di mana salah satu instrumennya adalah memakai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kenapa ini penting? Karena kalau korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka asset recovery yg maksimal itu yg tepat pencucian uang,” kata dia dalam dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: Jaring Calon Pimpinan KPK, Pansel Blusukan ke 8 Provinsi

Menurut dia, penanganan korupsi tidak cuma sebatas menjatuhkan pidana penjara buat pelaku korupsi, melainkan juga merampas kembali secara maksimal atas apa yg telah diambil oleh para koruptor.

“Karena kalian menganggap pendekatan TPPU mudah, itu bicara follow the money, pembuktiannya juga lebih gampang karena membalikkan beban pembuktian,” katanya.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin