KPU: Permohonan Tim Hukum 02 Soal Perlindungan Saksi Tidak Berdasar Dan Berlebihan

JAKARTA, – Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait perlindungan saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Menurut Ali, dalil permohonan pasangan Prabowo-Sandiaga yaitu tuntutan yg tak berdasar dan cenderung berlebihan.

“Tuntutan pemohon yg menuntut MK menciptakan sistem perlindungan saksi adalah yaitu tuntutan yg tak berdasar dan cenderung berlebihan,” ujar Ali ketika membacakan jawaban KPU dalam sidang sengketa hasil pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Ali mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga sesungguhnya telah menyadari MK cuma memiliki kewenangan sengketa hasil pemilu, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan antarlembaga negara dan impeachment presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Menurut KPU, Penghinaan seandainya MK Disebut Mahkamah Kalkulator

Dengan demikian, menurut KPU, MK tak memiliki kewenangan bagi memberikan perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang MK.

Sementara, kata Ali, mekanisme perlindungan saksi yaitu kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Pemohon sesungguhnya menyadari perlindungan saksi telah ditangani oleh LPSK berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu dalil permohonan pemohon tak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak,” kata Ali.

/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin