Lewat Petisi, Aktivis Ini Dorong Jokowi Gagalkan RKUHP

JAKARTA, – Aktivis jender dan HAM Tunggal Pawestri menggagas sebuah petisi yg meminta Presiden Joko Widodo menolak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) pada sidang paripurna DPR.

Petisi disampaikan melalui www.change.org dengan judul “Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR”. 

Dalam informasi petisi tersebut, Tunggal menuturkan bahwa RKUHP bisa menjerat banyak kalangan yg semestinya tak perlu terjerat hukum. Bahkan, yg menjadi korban sebuah tindak pidana.

“Sekarang nih kami enggak mampu cuek-cuek lagi. Karena siapa aja mampu dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, temen-temen kita, gebetan kita. #SEMUABISAKENA,” tulis Tunggal seperti dikutip dari laman petisi tersebut, Kamis (19/9/2019).

Baca juga: PDI-P Berikan Catatan Terkait Pasal Kumpul Kebo dalam RKUHP

Ia menyebutkan 11 kategori orang yg bisa dijerat hukum apabila RKUHP tersebut disahkan.

Mereka terdiri dari korban pemerkosaan yg menggugurkan janin, perempuan yg bekerja dan harus pulang malam, dan perempuan yg mencari teman sekamar berbeda macam kelamin demi menghemat biaya.

Kemudian, pengamen, gelandangan, tukang parkir, disabilitas mental yg ditelantarkan, jurnalis atau warganet yg mengkritik presiden, orangtua yg memamerkan alat kontrasepsi ke anaknya, anak yg dilaporkan berzina oleh orangtuanya, serta pelanggaran terhadap hukum di masyarakat.

“Yang paling parah, kami mampu dipidana suka-suka dalam bentuk ‘kewajiban adat’ kalau dianggap melanggar ‘hukum yg hidup di masyarakat’,” tulis dia.

Baca juga: Pakar: Pembahasan RKUHP yg Tertutup Bisa Jadi Bahan Uji Formil ke MK

Ia juga menyinggung soal menurunnya ancaman hukuman buat perbuatan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum di RKUHP, dari semula 4 tahun menjadi 2 tahun penjara.

Ketika dihubungi , Tunggal menyampaikan bahwa ia mulai selalu meningkatkan target tanda tangan buat petisi tersebut.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin