LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

JAKARTA, – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berkomentar soal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) yg belum mampu melindungi saksi dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Hal ini terkait permintaan tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga kepada LPSK bagi melindungi saksinya. Menurut Bivitri, LPSK mampu mengabulkannya seandainya ada permintaan segera dari Majelis Hakim.

“Fungsi MK enggak sampai ke situ (melindungi saksi) tapi MK mampu berkoordinasi dengan LPSK dan lembaga yg resmi dan memang mandatnya di situ. Akan lebih kuat kalau MK yg meminta kepada LPSK supaya segala saksi yg dihadirkan dilindungi,” ujar Bivitri dalam diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (16/6/2019).

Baca juga: Usul LPSK, Saksi di Sidang MK Bisa Diperiksa Jarak Jauh hingga Ditutup Tirai

Bivitri mengatakan, wajar saja seandainya saksi dalam persidangan ini mendapat perlindungan. Sebab, hal yg ingin dibuktikan tim hukum 02 adalah adanya dugaan kecurangan pemilu yg terstruktur, sistematis, dan masif.

Kecurangan itu disebut mencakup mobilisasi aparatur sipil negara. Bivitri menyampaikan mampu saja ada pegawai negara yg menjadi saksi dalam sengketa ini dan butuh perlindungan.

“Kita harus berprasangka baik kan, itu yg ditakutkan 02. Apalagi kalau yg mau dibuktikan adalah intimidasi dari petahana. Kalau aku bersaksi bagi itu kan mampu saja aku dipecat,” ujar Bivitri.

Baca juga: LPSK Tidak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo-Sandiaga di Sidang MK

Dia menganggap perlindungan saksi ini juga dapat memberi dampak positif. Harapannya, saksi merasa aman dan dapat memberikan kesaksian dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi LPSK buat meminta perlindungan terhadap saksinya dalam sidang sengketa pemilu di MK.

Namun, LPSK ternyata tak mampu memberi perlindungan tersebut dengan alasan terbentur undang-undang.

Baca juga: Perlindungan LPSK buat Para Saksi Sidang Sengketa Pemilu

Namun, ketua tim hukum 02, Bambang Widjojanto telah mendapatkan sejumlah masukan dari LPSK mengenai apa yg bisa dikerjakan agar keinginannya memberikan perlindungan untuk para saksi dan ahli tersebut bisa diwujudkan.

Bambang dan kawan-kawan pun mulai mengirimkan surat kepada MK, meminta agar hakim mahkamah memerintahkan LPSK memberikan perlindungan untuk saksi dan ahli yg mulai dihadirkan.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin