Mantan Ketua MK: Pemilu Di Indonesia Sejak Awal Bukan Tanpa Ada Masalah

JAKARTA, – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, menyatakan, sepanjang sejarah kepemiluan di Indonesia, belum ada pemilu yg tak memiliki masalah. Namun, hal itu bukan berarti Pemilu 2019 adalah pemilu yg terburuk.

“Sepanjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum ada pemilu yg benar-benar clear (tidak ada masalah). Jadi, pemilu di Indonesia sejak awal bukan tanpa ada persoalan dan bukan berarti juga Pemilu 2019 ini jadi pemilu yg terburuk,” ujar Hamdan kepada , Senin (27/5/2019).

Dia menjelaskan, sejak pemilu pertama diselenggarakan tahun 1955, perhelatan pesta demokrasi tersebut telah memiliki masalah. Kemudian, dari tahun 1971-1999 pun sama, terus ada persoalan terkait penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Kader Jadi Pengacara Prabowo-Sandi di MK, Ini yg Akan Dilakukan Golkar

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Permasalahanya, seperti diungkapkan Hamdan, bermacam-macam. Ia mencontohkan, pada Pemilu 1999, permasalahan pemilu terletak pada adanya satu partai politik yg mendominasi sehingga tak ada kontrol dari parpol lainnya.

“Hanya satu parpol yg paling dominan waktu itu, tak ada yg saling mengawasi dan mengontrol. Pemilu 1999 mengalami deadlock ketika penetapan hasil pemilu dan KPU tak mampu mengambil keputusan,” ungkapnya kemudian.

Kemudian, lanjutnya, pada Pilpres 2004, Megawati Soekarnoputri yg berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menggugat hasil pemilu ke MK. Demikian pula pada Pemilu 2009 yg menghadirkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden juga terdapat persoalan dan ada gugatan ke MK.

“2009 juga sama, waktu itu SBY yg berpasangan dengan Boediono menang. Namun, juga ada gugatan ke MK oleh paslon Megawati dan Jusuf Kalla,” paparnya.

Baca juga: Mantan Ketua MK: Tekanan Psikologis Jadi Tantangan Paling Berat Tangani Sengketa Pilpres

Hamdan menuturkan, pada Pemilu 2014 pun permasalahan semakin tajam lantaran cuma ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika banyak calon seperti Pemilu 2009, maka permasalahan tidak mulai terpolarisasi menjadi dua kubu.

“Di 2014 Prabowo yg berpasangan dengan Hatta Rajasa juga menggugat hasil pemilu ke MK. Jadi, belum ada pemilu yg benar-benar clear, itu harus kalian pahami bersama,” terangnya.

Maka dari itu, seperti diungkapkan Hamdan, terbentuklah MK sebagai lembaga buat menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin