Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung Pada Penyimpangan MK

JAKARTA, – Pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menyoroti perdebatan mengenai status perubahan permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga dalam sidang pendahuluan sengketa pilpres lalu.

Menurut dia, seluruh itu terjadi karena tim hukum paslon nomor urut 02 itu tak taat hukum sejak awal tahapan pendaftaran sengketa pemilu dibuka.

“Ini menurut aku karena sejak awal ada ketidaktaatan dari pemohon terhadap hukum acara. Tepatnya dimulai saat pada 10 Juni mereka ke Mahkamah Konstitusi dan memaksakan perbaikan permohonan dan mengklaim telah diterima,” ujar Bayu di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (16/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum 02 Kutip Artikel Guru Besar Australia di Sidang MK, Ini Kata Mahfud MD

Padahal, MK tak membuat jadwal bagi perbaikan permohonan sengketa pilpres. Bayu menyampaikan tim hukum 02 kemudian mengklaim perbaikan permohonan mereka diterima karena ada tanda terima.

Padahal yg sebenarnya terjadi adalah panitera tak boleh menolak apa yg diajukan peserta pemilu. Nantinya hakim yg mulai menentukan apakah permohonan tersebut sesuai dengan persyaratan.

Bayu menyampaikan tim hukum 02 kembali tak menaati hukum saat persidangan berlangsung.

Baca juga: Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Saat itu, Majelis Hakim dengan jelas meminta tim hukum 02 membaca permohonan dengan bertolak pada dokumen yg masuk pada 24 Mei. Artinya permohonan yg masuk pertama kali ke MK.

Namun, kata Bayu, tim hukum 02 memaksa bagi membacakan permohonan yg baru.

Pada akhirnya, ketidaktaatan ini berbuah pada penyimpangan yang lain yg dikerjakan MK.

“Bentuk ketidaktaatan ini jadi problematik saat hakim MK mau tak mau memilih bagi menyerahkan ke termohon dan pihak terkait buat silakan jawab apapun, nanti hakim kita yg mulai simpulkan,” kata Bayu.

Baca juga: TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Padahal, Majelis Hakim kemarin mampu segera mengakhiri polemik itu. Sebab Peraturan Mahkamah Konstitusi telah jelas menyebutkan bahwa tak ada waktu bagi perbaikan permohonan pada sengketa pilpres.

Pakar hukum tata negara lainnya, Bivitri Susanti menambahkan ketidaktaatan hukum ini menimbulkan penyimpangan jangka panjang oleh hakim MK.

MK akhirnya menerima perbaikan permohonan tersebut dan memundurkan jadwal sidang selama satu hari bagi memberi keadilan pada termohon dan pihak terkait.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin