PKS Nilai Situasi Saat Ini Tak Kondusif Untuk Amandemen Terbatas UUD 1945

JAKARTA, – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menilai, situasi ketika ini tak kondusif bagi melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pasalnya, perbandingan kekuatan antara parpol pendukung pemerintah dan oposisi tak seimbang.

Apalagi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN memberikan sinyal bergabung koalisi parpol pendukung pemerintah.

“Jujur keadaan sekarang ini ada situasi yg tak kondusif, di mana kekuatan oposisi atau kekuatan penyeimbang tak kuat,” ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Baca juga: Ini Kritik Mahfud MD Terhadap Wacana Amandemen UUD 1945…

Situasi seperti itu, lanjut Mardani, rentan dengan adanya upaya mengubah pasal-pasal yg tak sesuai dengan cita-cita para pelopor bangsa.

Menurut Mardani, tak menutup kemungkinan perubahan juga nantinya tak seusai dengan cita-cita reformasi.

Misalnya, mengenai pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode dapat saja diubah.

Menurut Mardani, hingga ketika ini belum ada kepastian bahwa amandemen yg diusulkan itu mulai benar-benar terbatas.

“Kemarin kan reformasi kalian sepakat membatasi kekuasaan presiden hanya dua periode. Ketika dibuka belum tentu ada kepastian bahwa itu dapat dikunci di dua periode,” kata Mardani.

“Dalam keadaan perpolitikan yg masih ada keterbelahan dalam posisi peluang koalisinya sangat gemuk dan besar menurut aku ini bukan waktu yg ideal bagi membahas tentang perubahan amandemen konstitusi kita,” ucapnya.

Baca juga: Ahmad Basarah Klarifikasi, Amandemen UUD 1945 Bukan Maunya PDI-P

Usul amandemen terbatas UUD 1945 salah satunya dilontarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bagi memutuskan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian MPR memiliki kewenangan memutuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Rekomendasi amandemen terbatas konstitusi itu menjadi salah satu sikap politik PDI-P yg ditetapkan dalam Kongres V di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

“Kita memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana. Ini yg mulai kalian dialogkan bersama tapi sebagai keputusan kongres kalian taat pada putusan itu,” ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ketika ditemui seusai kongres.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin