Presiden Jokowi Bertemu Pansel Capim KPK

JAKARTA, – Presiden Joko Widodo bertemu Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/6/2019). Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta.

Pantauan , para anggota Pansel datang bersamaan di Istana sekitar pukul 09.00 WIB.

Seluruh anggota hadir, yakni Yenti Ganarsih (ketua), Indriyanto Senoadji (wakil ketua), Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, serta Mualimin Abdi.

Yenti mengatakan, kedatangan para anggota Pansel ke Istana ini atas undangan Presiden.

Baca juga: Cegah Capim KPK Terpapar Radikalisme, Tim Pansel Akan Temui BIN dan BNPT

“Ya kalian diundang Presiden. Bapak Presiden mengatakan nanti mungkin ya, bahwa kami harus mengemban tugasnya dengan baik, menghasilkan komisioner yg baik, dengan melihat kondisi sekarang supaya kami menghasilkan komisioner yg mampu lebih baik. Baik dalam penindakan maupun permasalahan internal, pastinya kemungkinannya seperti itu,” kata Yenti sebelum pertemuan.

Pertemuan Jokowi dan Pansel KPK berlangsung tertutup dari awak media. Usai meeting rencananya mulai digelar konferensi pers oleh para anggota Pansel.

Pansel KPK ini mulai menjaring calon pimpinan KPK buat masa jabatan 2019-2024. Pendaftaran buat calon pimpinan KPK telah dibuka pada 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

Sebelumnya, komposisi Pansel yg dibentuk Presiden Jokowi ini mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Para aktivis menilai Pansel diisi orang-orang yg tak independen.

Baca juga: Pansel Calon Pimpinan KPK Minta Kapolri Dorong Polisi Potensial Mendaftar

“Ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yg sungguh-sungguh bagi memberantas korupsi,” ujar anggota koalisi Kurnia Ramadhana dalam siaran pers kepada , Sabtu (18/5/2019).

Menurut koalisi, Jokowi mengabaikan aspek rekam jejak yg dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi anggota Pansel terhadap kelembagaan KPK.

Selain itu, beberapa nama Pansel juga dianggap memiliki kedekatan dengan Mabes Polri.

Hal ini memicu kecurigaan adanya kehendak buat mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK.

Koalisi masyarakat sipil yaitu gabungan sejumlah lembaga, merupakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin