RUU Prioritas Tak Disentuh, RUU KPK Malah Dibahas Seperti Kesetanan

JAKARTA, – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen ( Formappi) Lucius Karus menilai, Dewan Perwakilan Rakyat sudah berlaku diskriminatif terhadap sejumlah rancangan undang-undang.

Pasalnya, di sisa masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat yg kurang lebih tinggal satu pekan ini, sejumlah RUU prioritas belum juga diselesaikan.

Sebaliknya, Dewan Perwakilan Rakyat tiba-tiba mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga akhirnya disahkan dalam waktu 11 hari saja.

“Ada perlakuan diskriminatif soal nasib RUU yg dibahas DPR. Banyak yg dibilang (RUU) prioritas tetap saja bernasib sial karena jarang disentuh dan akhirnya nggak selesai-selesai,” kata Lucius melalui informasi tertulis, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Pengesahan UU KPK, Orkestrasi Ciamik DPR-Pemerintah

Lucius mengatakan, ketimbang buru-buru membahas revisi UU KPK, Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya mengejar pembahasan RUU prioritas, misalnya RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasa Seksual, hingga RUU Larangan Minuman Beralkohol,

Namun demikian, faktanya Dewan Perwakilan Rakyat justru seperti kesetanan membahas RUU KPK ini.

“Perubahan cara Dewan Perwakilan Rakyat memperlakukan RUU ini sulit dipahami. Yang jelas disebut prioritas mereka abaikan, giliran yg tidak jelas prioritasnya seperti revisi UU KPK ink mereka malah seperti kesetanan membahasnya,” ujar Lucius. 

Tak heran seandainya peristiwa ini kemudian memunculkan dugaan adanya kepentingan sepihak dari Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

“Tentu saja ini bencana untuk demokrasi perwakilan kita. Bencana kegagalan wakil rakyat mengemban tugas bagi memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Lucius.

“Pembahasan RUU yg cepat bagi urusan sendiri tak berbanding lurus dengan RUU buat kepentingan bangsa atau rakyat,” sambungnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin