Sekjen PDI-P: Penentuan Menteri Bukan Hanya Berdasarkan Usia Muda

JAKARTA, – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, banyak aspek yg dipertimbangkan Presiden Joko Widodo dalam menentukan sosok menteri seandainya nantinya ditetapkan sebagai Presiden terpilih.

Ia mengatakan, penentuan tersebut tidak cuma didasari usia muda, namun lebih kepada kualitas dan kesiapan kerjanya.

“Karena tak sembarang orang, bukan cuma sekadar dari aspek usianya muda. Seorang menteri itu pemimpin maka dia harus memahami hal ihwal kepentingan yg dipimpinnya, milik leadership,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Baca juga: Saat Presiden Jokowi Merasa Ketua HIPMI Cocok Jadi Menteri…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Ia meyakini, Jokowi memiliki pertimbangan yg matang dalam memilih menteri di kabinetnya nanti.

Pnentuan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi selaku Presiden.

Hasto menambahkan, yg terpenting ialah seorang menteri menguasai bidang di departemen yg mulai dipimpin.

“Kewenangan buat menetapkan menteri yg berada dalam presiden dan bagi itu beliau mulai mencermati dan pengalaman lima tahun ini Pak Jokowi tahu mana sosok yg pantas jadi menjadi menteri,” ujar Hasto.

“Menteri itu bukan pegawai tinggi biasa. Dia sosok yg menguasai departemen yg dipimpinnya,” lanjut dia.

Baca juga: Dianggap Jokowi Cocok Jadi Menteri, Ini Tanggapan Ketua HIPMI

Jokowi sebelumnya menjelaskan, orang-orang yg mulai mengisi kabinet pemerintahan nanti harus sosok yg bisa mengeksekusi program-program kerja dengan baik.

Selain itu, Jokowi juga mengharapkan sosok yg dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan tuntas.

“Mampu me-manage dari sekian masalah, problem, persoalan-persoalan yg ada dengan program dan eksekusinya benar,” kata dia.

Jokowi sebagai capres petahana, didampingi cawapres Ma’ruf Amin menang Pilpres 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU.

Namun, hasil rekapitulasi tersebut digugat Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin