Tim Hukum 01 Minta MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandiaga Soal Diskualifikasi, Ini Alasannya

JAKARTA, – Anggota Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, I Wayan Sudirta, meminta Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak permohon pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait diskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.

Dalam dalil permohonannya, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf karena diduga melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif selama proses pilpres.

Namun, menurut Sudirta, dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yaitu kewenangan Bawaslu buat memeriksa dan bukan ranah MK.

“Beralasan hukum untuk Mahkamah buat menyatakan menolak permohonan Pemohon bagi seluruhnya,” ujar Sudirta dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Sidang Perdana MK Digelar, 5 Dugaan Kecurangan Pemilu Ini Diadukan Prabowo-Sandiaga

Sudirta menjelaskan, bagi pembatalan peserta pemilu dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif terstruktur, sistematis dan masif, sudah diatur dalam Pasal 286 juncto Pasal 463 UU Pemilu yg diselesaikan oleh Bawaslu.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 465 UU Pemilu, Bawaslu sudah memutuskan Peraturan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Peraturan ini, kata Sudirta, yaitu pedoman hukum buat penyelesaian sengketa administratif terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan meluas.

“Semua ketentuan hukum inilah yg menjadi norma positif dan sumber legalitas buat setiap pihak yg diberikan hak oleh hukum buat mengajukan permohonan pembatalan peserta pemilu,” kata Sudirta.

Baca juga: KPU Pertanyakan Dalil Gugatan Prabowo soal Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif

“Dengan kata lain, produk hukum ini yaitu perwujudan dari prinsip rechtmatigheid yg tidak boleh dikesampingkan begitu saja,” ucapnya.

Selain itu, argumen tim hukum Prabowo-Sandiaga yg menyertakan putusan MK dalam sengketa hasil Pilkada dinilai tak relevan dan tidak bisa dijadikan rujukan dalil permohonan.

Sudirta mengatakan, putusan MK atas pembatalan calon peserta Pilkada yaitu rezim Pilkada terdahulu, yg sama sekali berbeda dengan UU Pemilu 2017.

Sehingga, tak bisa dijadikan landasan buat menguatkan dalil-dalil permohonan pasangan Prabowo-Sandiaga bagi mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Oleh karenanya, dalil Pemohon patut buat dikesampingkan,” ujar Sudirta.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin