Wiranto: Modus Baru Pembakaran Hutan, Karena Persaingan Politik

JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengadakan meeting koordinasi khusus (Rakorsus) terkait kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta kepala daerah dan perwakilan aparat keamanan dari wilayah Sumatera dan Kalimantan yg terdampak karhutla.

Dalam pembukaan rapat, Wiranto mengaku sudah melakukan peninjauan segera ke lokasi-lokasi yg terdampak karhutla.

Baca juga: Setelah di Samarinda, Kabut Asap Karhutla Tunda 5 Penerbangan di Palembang

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

 

Ia mengakui, ada modus baru yg menyebabkan karhutla.

“Tapi muncul baru sekarang kan. Ada modus operandi baru pembakaran hutan karena politik. Ya kan? Di Palangkaraya itu, misalnya membakar hutan karena ada persaingan politik dalam rangka pilkada, ada juga,” tutur Wiranto.

Dengan adanya fenomena baru tersebut, mantan Panglima ABRI ini meminta agar hal itu mampu ditindak tegas karena sangat merugikan masyarakat.

“Tangkap saja, hukum seberat-beratnya karena itu jelas merugikan kepentingan umum,” ucap dia.¬†

Wiranto juga menyebutkan, 99 persen karhutla diakibatkan karena perbuatan manusia.

Perbuatan seperti pembukaan lahan secara tradisional dan melakukan pembakaran hutan menjelang musim hujan dianggap menjadi sebuah kebiasaan masyarakat.

Baca juga: Kabut Asap Karhutla di Kaltim, 16 Penerbangan di Bandara Samarinda Delay 5 Jam

Kota Pekanbaru, Riau, diselimuti kabut asap pekat akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau bagi terus waspada terhadap dampak yg ditimbulkan.

Untuk mengantisipasi dampak kabut asap tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran lintas sektoral sudah membuat kesepakatan tentang acuan sebagai pedoman bersama.

“Kita telah membuat kesepakatan bersama tentang acuan penanganan dampak perubahan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau,” kata¬†Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau Yohanes ketika dihubungi , Kamis (12/9/2019).

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin