Diperiksa KPK, Sekjen DPR Ditanya Soal Keanggotaan Bowo Sidik Hingga Kode Etik

JAKARTA, – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar mengatakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan beberapa hal terkait anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Bowo Sidik Pangarso.

Indra menjadi saksi buat tersangka Bowo dalam masalah dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

“KPK meminta informasi tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Pak Bowo. Kemudian, sebagai anggota komisi, anggota Badan Anggaran. Juga mengonfirmasi menyangkut absensi pertemuan pada laporan singkat Komisi VI DPR, yg pertemuan itu dipimpin Pak Bowo yg dihadiri beberapa BUMN,” kata Indra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Kasus Bowo Sidik Pangarso, KPK Panggil Dirut PT Pupuk Indonesia Logistik

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Indra juga mengaku ditanya penyidik soal kode etik anggota dewan yg termuat dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015.

“Terakhir itu (ditanya) menyangkut Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Etik Dewan, apa yg boleh dan tak boleh dikerjakan anggota dewan. Materinya tadi sebatas itu aja,” ujar dia.

Menurut dia, KPK juga menyita risalah-risalah rapat, yg dihadiri atau dipimpin oleh Bowo Sidik.

“Keseluruhannya sekitar 18 dokumen, (risalah-risalah) sepanjang 2014 sampai ketika ini yg dihadiri oleh beliau baik sebagai anggota di komisi maupun sebagai pimpinan di Komisi VI waktu itu,” ujar dia.

Dalam masalah ini, Bowo Sidik Pangarso menjadi tersangka lantaran diduga menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Bowo Sidik Pangarso Diduga Tak Bergerak Sendiri Urus Kerja Sama PT HTK dengan PT PILOG

Pihak terduga pemberi suap adalah Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti.

Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee buat menolong pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT PILOG. Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi.

Selain itu, KPK menduga ada penerimaan dari sumber yang lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan yang lain tersebut. Hal itu mengingat KPK juga menemukan 400.000 amplop uang senilai Rp 8 miliar.

Uang itu diduga mulai diberikan Bowo kepada warga terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat di Pemilu 2019.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin