Djarot Saiful: KPK Mau Diperkuat Kok Malah Ada Pro-Kontra?

JAKARTA, – Ketua DPP bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat menilai, pro dan kontra terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) adalah hal biasa.

Hal itu disampaikan Djarot menyusul sikap pimpinan KPK yg memberikan mandat kepada Presiden Jokowi dalam pengelolaan KPK karena merasa diserang dengan revisi UU KPK.

Djarot menjelaskan, keberadaan KPK dibentuk oleh presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 2002 atau telah 17 tahun. Maka, kata Djarot, diperlukan revisi aturan guna memperkuat KPK. 

Baca juga: Revisi UU KPK, Masa Depan Lembaga Antikorupsi, dan Menagih Janji Kampanye Jokowi…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

“Ya biasalah pro dan kontra ya, jadi KPK itu yg didirikan Bu Mega (presiden ke-5 Indonesia) kan yg sifatnya ad hoc dan UU itu telah 17 tahun yg lalu. Kok mau direvisi, diperkuat kok malah ada pro kontra, kan lucu ya,” kata Djarot ketika ditemui di Kabupaten Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (14/9/2019).

Djarot menyampaikan PDI-P berkomitmen bagi membangun pemerintahan yg bersih dengan merevisi UU KPK secara terbatas.

“Kami komitmen tetap harus membangun pemerintahan bersih yg antikorupsi. Caranya apa? Tadi merevisi UU KPK secara terbatas tentunya ya. Masa sama sekali tidak dapat disentuh oleh siapa pun juga,” ujarnya.

“UU itu kan bukan kitab suci, UUD 1945 saja dapat diamandemen, ini UU dan telah 17 tahun loh ya,” katanya.

Selanjutnya, Djarot menambahkan, pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sudah melalui prosedur yg benar dan transparan.

“Kemarin pemilihan calon pimpinan KPK telah melalui prosedur yg benar, dipilih Dewan Perwakilan Rakyat kan transparan, selalu apa?” katanya.

Baca juga: Presiden Diminta Stop Pembahasan Revisi UU KPK dengan DPR

Diberitakan sebelumnya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antikorupsi itu ke Presiden Joko Widodo.

“Oleh karena itu setelah kalian mempertimbangkan situasi yg semakin genting, kita pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati, kita menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers, Jumat (13/8/2019).

Agus merasa, ketika ini KPK diserang dari berbagai sisi, khususnya menyangkut revisi Undang-Undang KPK. Ia menilai KPK tak diajak berdiskusi oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam revisi tersebut.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin