DPR Dan Pemerintah Sepakati Seluruh Poin Revisi UU KPK

JAKARTA, – DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati segala poin revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

“Ada beberapa hal-hal pokok yg mengemuka dan kemudian disepakati dalam meeting panja,” ujar Ketua Tim Panja Dewan Perwakilan Rakyat Revisi UU KPK Totok Daryanto ketika mengatakan laporan hasil rapat.

Baca juga: Minta Dilibatkan dalam Revisi UU, KPK Akan Kirim Surat ke DPR

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Menurut Totok, ada tujuh poin perubahan yg sudah disepakati dalam revisi UU KPK.

Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.

Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas.

Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.

Baca juga: Meski Banjir Kritik, Jokowi Pastikan Revisi UU KPK Jalan Terus

Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yg ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin