Jimly: Jika Tak Mau Ke MK Tak Apa-apa, Tetapi Wajib Redakan Ketegangan

JAKARTA,  — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) Jimly Asshiddiqie menilai, meski pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak ingin memperkarakan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, keduanya wajib buat meredakan ketegangan politik.

“Jika tak mau ke MK, ya tak apa-apa, kan itu hak konstitusional juga. Namun, menjadi wajib untuk mereka (Prabowo-Sandi) buat meredakan ketegangan,” ujar Jimly kepada , Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Prabowo Enggan Bawa Kasus Pemilu ke MK, Sejumlah Alasan dan Tanggapan

Ia menjelaskan, langkah Prabowo yg enggan berperkara ke MK yaitu representasi dari kekecewaan dan kemarahan mulai hasil pilpres.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Untuk itu, lanjutnya, segala pihak lebih baik tak merespons kekecewaan Prabowo tersebut yg mampu memperkeruh suasana.

“Seluruh pihak harus menghargai juga kalau dia (Prabowo) tak mau ke MK, itu hak konstitusionalnya dia. Pihak yang lain jangan memanaskan sikapnya Prabowo, jadi menanglah dengan kehormatan, supaya kalah pun dengan kehormatan,” katanya kemudian.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap hasil penghitungan resmi yg dikerjakan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Perolehan suara yg diklaim hasil penghitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil Situng KPU yg telah menembus 82,68 persen data masuk.

Baca juga: Polarisasi Dikhawatirkan Berlanjut seandainya Prabowo Tak Mau ke MK

Penghitungan KPU memperlihatkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23 persen dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi’i mengatakan, Prabowo-Sandi tak mulai mengajukan gugatan ke MK. Ia mengaku pihaknya telah tak yakin lagi terhadap Mahkamah Konstitusi.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin