Jubir TKN: Permintaan Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Terlalu Lebay

JAKARTA, – Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin berpotensi melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif selama proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Oleh sebab itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai peserta pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menilai, permintaan tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga tersebut terlalu berlebihan.

Baca juga: Tim Hukum 02: Diskualifikasi Jokowi-Maruf, Nyatakan Prabowo-Sandi Pemenang, atau Pemilu Ulang

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

“Menurut aku diskualifikasi itu terlalu lebay ya, mampu jadi itu bagian dari ekstra petitum juga, tuntutan yg terlalu berlebihan,” kata Ace ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Ace mengatakan, sebaiknya tim hukum 02 membuktikan pernyataanya terkait kecurangan Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

“Argumen yg disampaikan oleh tim hukum BPN misalnya tentang TSM itu kan harus dibuktikan, letaknya dimana?,” ujarnya.

Selanjutnya, Ace menjelaskan, salah satu poin yg dipersoalkan Tim hukum 02 merupakan terkait ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia mengatakan, tidak mungkin Jokowi memobilisasi ASN. Itu karena ASN tak cuma berada di Jakarta tapi juga terdapat di daerah-daerah.

“Bagaimana Pak Jokowi mampu memobilisasi ASN di daerah? sementara masing-masing daerah memiliki otonomi sendiri. Apakah itu memamerkan setiap daerah mampu dimobilisasi? menurut aku agak sulit,” pungkasnya.

Sebelumnya, Tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga meminta MK buat diskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta Pemilu 2019.

Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, menuduh, Presiden Jokowi sebagai petahana setidaknya melakukan lima bentuk kecurangan selama pilpres.

Baca juga: Tim Hukum 02 Minta MK Diskualifikasi Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019

Kelima tuduhan kecurangan itu adalah penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan Aparatur Negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan pers dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

“Dalam arti dikerjakan oleh aparat struktural, terencana, mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia,” kata Bambang.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin