Pengacara Jokowi-Ma’ruf: Andaikan Di Peradilan Umum, Kami Pasti Sudah Protes…

JAKARTA, – Pengacara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, I Wayan Sudhirta, mengatakan, pihaknya menghormati kebijakan hakim Mahkamah Konstitusi yg menerima perbaikan permohonan gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Walaupun, pengacara Jokowi-Ma’ruf tak setuju dengan kebijakan itu.

“Hari ini kita dari pihak terkait harus memahami suasana kebatinan Majelis Hakim karena Beliau-beliau ini negarawan. Andai kata di peradilan umum, kalian pasti protes karena telah jelas tak ada kekosongan hukum,” ujar Wayan usai persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum Minta MK Nyatakan Suara Prabowo-Sandiaga 52 Persen, Jokowi-Maruf 48 Persen

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Hakim Konstitusi sebelumnya memperbolehkan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memakai perbaikan permohonan.

Meskipun dalam hukum acara yg diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2019, kasus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tak mengenal perbaikan permohonan, khususnya terkait pilpres.

Hakim mengakomodasi perbaikan permohonan itu karena menganggap ada kekosongan hukum.

Hakim mengacu pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu mengatur lebih lanjut hal-hal yg diperlukan buat kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut UU tersebut.

Baca juga: LPSK Siap Berikan Perlindungan Saksi di Sidang MK, Ini Mekanismenya

Sementara itu, Wayan berpendapat, tak ada kekosongan hukum seperti yg disampaikan hakim. Sebab, ada dua PMK yg mengatur tak boleh ada perubahan permohonan buat sengketa pilpres.

PMK yg dimaksud adalah Peraturan MK (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 serta PMK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).

Selain itu, aturan juga diperkuat dengan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Jadi tak ada kekosongan hukum, malah berlapis-lapis,” ujar Wayan.

Meski demikian, pengacara Jokowi-Ma’ruf tetap menghormati kebijakan hakim. Wayan percaya pada akhirnya putusan hakim mulai mengacu PMK tersebut.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin