Pengesahan UU KPK, Orkestrasi Ciamik DPR-Pemerintah

TOK! DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU dalam pertemuan paripurna yg dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah, Selasa (17/9/2019) siang.

Proses pembahasan hingga pengesahan RUU KPK berlangsung kilat, terhitung cuma 12 hari sejak RUU KPK disahkan menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang paripurna Kamis (6/9/2019) lalu.

Perjalanan kilat revisi UU KPK bagaikan kata pepatah “anjing menggonggong kafilah tetap berlalu”. Meskipun penolakan terhadap revisi UU KPK begitu kuat disuarakan oleh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tidak peduli dan mengetok palu pengesahan.

Ini bukan kali pertama penolakan terhadap revisi UU KPK disuarakan oleh kalangan masyarakat sipil. Revisi UU KPK sudah ditolak berkali-kali sejak rencana ini pertama kali muncul pada 2010. Pasalnya, revisi UU KPK ditenggarai mulai melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

Menurut cacatan , rencana merevisi UU KPK mencuat hampir tiap tahun dan terus kandas karena kencangnya kritik.

Jalan panjang revisi UU KPK sudah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2012, seiring menguatnya kritik, SBY akhirnya menolak revisi UU KPK dengan alasan timing yg tak tepat.

Tarik ulur revisi KPK semakin kuat pada era Presiden Joko Widodo. Revisi UU KPK berkali-kali masuk prolegnas prioritas pada 2015 dan 2016.

Namun, karena kuatnya penolakan, pada akhirnya Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat bagi menunda pembahasannya dan mengeluarkannya dari prolegnas prioritas tahunan.

Pada 2017, pembahasan revisi UU KPK diam-diam bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat seiring dengan dibentuknya pansus hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK terkait penanganan masalah KTP-el.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin