Pengunduran Jadwal Sidang Sengketa Pilpres Dikhawatirkan Rugikan Semua Pihak

JAKARTA, – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memundurkan jadwal sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres 2019 dikhawatirkan mulai merugikan seluruh pihak, termasuk kualitas hasil sengketanya.

Sebab, majelis Hakim MK cuma memiliki waktu yg singkat bagi menilai hingga menetapkan kasus tersebut.

“Yang agak berbeda atau di luar ekspetasi adalah keputusan hakim buat menunda sedikit sidang pekan depan. Artinya, sidang pembuktian atau masa meeting para hakim MK mulai berkurang, hal itu tentu mulai merugikan seluruh pihak,” ujar Bivitri kepada , Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Ini Alasan Hakim MK Menerima Perbaikan Permohonan Tim Hukum 02

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Bivitri menjelaskan, hakim MK memiliki wewenang apakah mulai memperpanjang masa sidang atau tak dengan adanya pengunduran jadwal tersebut.

Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti ketika ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019). /Devina Halim Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti ketika ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Jika tidak ada perpanjangan, maka masa sidang pembuktian mulai berkurang dari yg seharusnya lima hari menjadi empat hari.

Menurutnya, bagi membuktikan 200-an dalil pemohon tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, waktu empat hari tersebut sangatlah kurang.

“Kalau tak ada perpanjangan masa sidang, artinya sidang pemeriksaan cuma empat hari. Kalau cuma empat hari itu gila lho buat membuktikan 200 berapa dalil yg harus dibuktikan. Yang dirugikan segala pihak karena MK harus memberikan waktu ke pemohon, termohon, dan terkait,” paparnya.

Baca juga: Hakim MK Minta Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi Tak Dipersoalkan

Apalagi, tuturnya, buat membuktikan per dalil pemohon juga dibutuhkan saksi dan alat bukti yg sah, seperti surat-surat.

“Kecuali kalau memang hakim menetapkan sidang perkaranya ditunda juga sampai Senin, berarti yg mulai dikorbankan adalah masa waktu meeting para hakim buat mengambil keputusan,” tutur Bivitri.

Sebelumnya, Majelis Hakim MK menetapkan bagi menggelar sidang lanjutan pada Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Kuasa Hukum KPU dan 01 Minta Keputusan Hakim MK soal Perbaikan Permohonan 02

Hal itu berawal dari pendapat kuasa hukum KPU sebagai termohon yg meminta pihaknya mampu memberikan jawaban atas dalil permohonan yg diajukan Tim Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pihak pemohon pada Rabu (19/6/2019).

Sedangkan sidang lanjutan dengan agenda mendengar jawaban dari KPU dan Tim Hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dijadwalkan pada Senin (17/6/2019).

Baca juga: KPU Akan Jawab Dalil Baru Gugatan Prabowo buat Bantah Tudingan

Akibat pengunduran jadwal tersebut, kata Anwar, mulai terjadi perubahan jadwal sidang berikutnya.

“Dengan adanya pengunduran persidangan hari Senin itu jadi hari Selasa sehingga jadwal bergeser segala dan nanti oleh kepaniteraan mulai diserahkan kepada para pihak perubahan jadwal keseluruhannya, pembuktian dan lain-lain,” ujar Ketua MK Anwar Usman.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin