Sandiaga Setuju Dewan Pengawas KPK, Tak Sepakat Soal Penyadapan

JAKARTA, – Calon wakil presiden pada Pilpres 2019, Sandiaga Uno, sepakat dengan rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bagi merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyepakati beberapa poin dalam revisi Undang-undang KPK seperti pembentukan dewan pengawas dan pemberian kewenangan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

“Karena manusia itu mampu melakukan kesalahan. Seandainya teman-teman di KPK melakukan kesalahan, perlu diberikan exit mechanism, SP3. Dewan pengawas aku rasa perlu. Semua lembaga enggak dapat menjadi superbody, oversized. Saya sepakat,” ujar Sandi ketika ditemui di CoHive Filateli, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Baca juga: Jokowi Klaim Tolak Empat Poin Revisi UU KPK, Faktanya…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Namun, Sandi tidak setuju bila penyadapan yg dikerjakan KPK harus meminta izin. Ia menilai hal itu justru melemahkan fungsi KPK.

Ia menyadari ketika ini muncul penolakan dari masyarakat terkait revisi Undang-Undang KPK. Namun, menurut dia, segala pihak harus bersatu bagi memunculkan Undang-Undang KPK yg bisa melahirkan pemberantasan korupsi yg kuat sejak pencegahan.

“Sekarang kalian harus bersatu dengan teman-teman yg di DPR. Dengan pemerintah juga buat menghadirkan undang-undang yg insya Allah 17 tahun berjalan, (setelahnya) KPK mampu lebih kuat dan berperan. Bukan cuma menindak tetapi mencegah korupsi,” lanjut dia.

DPR sebelumnya menginisiasi revisi Undang-Undang KPK. Dalam draf yg diajukan, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan sejumlah hal, yakni memberikan kewenangan SP3 kepada KPK, membentuk dewan pengawas, dan menjadikan pegawai KPK berstatus ASN.

Pemerintah menyatakan kesetujuannya buat membahas revisi undang-undang lewat surat presiden (surpres) yg dikirim Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Presiden Diminta Stop Pembahasan Revisi UU KPK dengan DPR

Namun, Jokowi mengklaim bahwa revisi yg dikerjakan bukan bagi melemahkan KPK. Ia menyebut revisi itu bagi penyempurnaan karena UU KPK telah tak mengalami perubahan selama 17 tahun.

“Saya tak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kami bersama. Saya ingin KPK milik peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yg milik kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin